Alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena banyak hal. Dalam mengajukan Gugatan maupun permohonan alasan perceraian perlu diungkapkan dalam uraian mengenai alasan gugatan atau permohonan yang sering disebut sebagai Fundamentum Petendi atau Posita/Positum.

Alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya

   yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

   lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

   setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

   yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

   kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

   akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan diatas merupakan hal hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai tersebut dijatuhkan atau tidak. Alasan tersebut berikutnya akan diperiksa apakah benar ada alat bukti yang mendukung baik itu adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Sumber Hukum Positif Perceraian Islam di Indonesia

Dalam Islam sumber hukum yang tertinggi adalah Al Qur'an dan Al Hadist, Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki hukum positif yang menjadi pedoman dan tatacara yang dipergunakan dalam mengajukan perceraian. Peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

• Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

• Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

• Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksaan Intruksi Presiden nomer 1 tahun 1991

• Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

• Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama